MULAI TAHUN 2017, KPPN WAINGAPU MELAYANI PENGURUSAN BERKAS TASPEN

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri ( TASPEN ) dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981.

Di Sumba Timur, pengurusan Taspen dirasa sulit, memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Hal itu disebabkan  karena lambatnya pengusulan berkas pensiun dari kantor tempat yang bersangkutan mengabdi. Kendala lain yang di temui dan menjadi tantangan besar dalam pengurusannya ialah waktu tempuh ke Kantor PT. Taspen yang hanya di Kota Kupang, ibukota propinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian diungkapkan Ndilu M ketika dimintai komentarnya terkait pengurusan berkas Taspen yang pernah dilakukannya. Pria berambut uban ini juga mengeluhkan betapa banyaknyawaktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan hak di hari tuanya.  “ Harusnya tidak begitu lama mengurus berkas Taspen  ” ungkapnya.  

Penyerahan MOU Kacab PT. Taspen Kupang kepada Kepala KPPN Waingapu

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Waingapu ( KPPN ) kini memberi solusi terbaik bagi seluruh calon peserta Taspen yang ada di daratan Sumba, lebih khususnya Bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu tercinta. Berpusat di Kantor KPPN Waingapu, seluruh pelayanan yang terkait dengan pengiriman berkas – berkas calon Taspen ke PT. Taspen Kupang bisa dilakukan di KPPN Waingapu. Hal itu di sampaikan Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena ketika ditemui Borgol News di kantornya beberapa hari lalu. “ pengurusan  dan pengiriman berkas Taspen ke PT. Taspen Kupang sekarang bisa di lakukan di KPPN Waingapu mulai tahun ini, ” ungkap Juwena sesaat setelah Penandatangan Memory Of Understanding ( MOU ) dengan PT Taspen Kupang.

Kacab PT. Taspen Kupang tanda tangan MOU dengan KPPN Waingapu disaksikan Bupati Sumba Timur

Pada waktu terpisah, Kepala Cabang PT. TASPEN ( Persero ) Cabang Kupang, Andi Purwadi menyampaikan gambaran umum Wilayah kerja TASPEN Cabang Kupang terdiri dari daerah kepulauan, 7 (tujuh) diantaranya berada di daratan Timor, 8 (Delapan) di daratan Flores, 4 (empat) di daratan Sumba, dan 4 (empat) lainnya di daratan Lembata, Alor, Sabu, serta Rote. Awal tahun 2016 wilayah kerja Taspen Cabang Kupang berubah menjadi 14 total wilayah kerja, sebab 9 Kabupaten yakni 8 (delapan) di daratan Flores dan Kabupaten Lembata sudah menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Cabang Ende. Sumba Timur menjadi perhatian serius karena jarak dan waktu pengurusan berkaspun diakui sebagai penyebab lambatnya pengurusan Taspen di wilayah ini. Mengantisipasi hal tersebut maka langkah yang harus dilakukan ialah mendekatkan pelayanan pemberkasan di Waingapu. Penandatangan MOU dengan KPPN Waingapu merupakan solusi terbaik yang diberikan oleh PT. Taspen kepada seluruh calon peserta Taspen yang ada di Waingapu.

Soleman Dj seorang kepala Sekolah yang juga adalah calon peserta Taspen menyambut baik niat baik dan bantuan yang diberi PT. Taspen melalui KPPN Waingapu. “ Terima kasih atas niat baik dan bantuan PT. Taspen melalui KPPN Waingapu, ” ungkapnya kepada Media ini ( 07/03/2017)  via telepon seluler.

ZONA INTEGRITAS DICANAGKAN DI KPPN WAINGAPU

Dalam rangka reformasi Birokrasi khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayan publik di Sumba, Direktorat Perbendaharaan Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara  ( KPPN ) Waingapu melaksanakan kegiatan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ). 

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Kepala KPPN Waingapu dalam sambutannya menyampaikan, KPPN Sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah yang mempunyai kewenangan menyalurkan dana APBN dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara bertekad menjadi Katalisator modernisasi dan reformasi birokrasi di wilayah Sumba. Wayan Juwena, demikian nama lengkap kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu juga sempat menjelaskan pengertian Zona Integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di akhirnya sambutannya, Wayan mengajak semua satuan kerja dan SKPD penerima dana APBN untuk bersama - sama melakukan pemerantasan korupsi sehingga satu rupiahpun uang yang dikeluarkan negara tidak ada yang di korupsi. " saya mengajak kita melakukan pemberantasan korupsi agar satu rupiahpun uang yang di keluarkan negara tidak dikorupsi," ajak pria paruh baya ini kepada semua tamu undangan yang hadir.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si

Bupati GBY Menandatangani komitmen anti Korupsi

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M. SI. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencanangan pembangunan Zona Integritas  yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Bupati Gidion menekankan bahwa zona integritas merupakan impian pemerintah daerah Sumba Timur. Selain itu, Bupati yang kini menjabat pada akhir periodenya ini juga menyatakan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) ini diharapkan menjadi Pemicu awal bagi tercapainya ketiga bentuk pencanangan tersebut. " Kita berharap apa yang dilakukan oleh KPPN Waingapu hari ini menjadi pemicu awal tercapainya ketiga bentuk pencanangan yang kita lakukan," harap Bupati GBY demikian saraan akrab bagi sang Bupati yang kini menjabat di periode terakhirnya.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTT, I Nengah Gradug

Turut hadir dalam kegiatan pencangan yang dikuti lebih dari 100 orang peserta ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, I Nengah Gradug, S.E, M.Si.I Nengah saat ditemui media ini menyampaikan betapa pentingnya kegiatan yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Ini juga membuktikan komitmen dan menekan tindakan anti korupsi, anti gratifikasi dan bebas korupsi. Pencangan yang dilakukan di 66 KPPN seluruh Indonesia, 3 diantaranya ada propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di dalamnya KPPN Waingapu. Ia berharap agar seluruh Satuan Kerja dan masyarakat turut menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu. “ Saya berharap agar seluruh satker dan masyarakat agar menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu, ” harap pria berdarah Bali ini.  

 Foto 1. Komitmen anti korupsi seluruh pejabat dan staf KPPN Waingapu. Foto 2. Komitmen Anti Korupsi oleh Mitra Kerja. 3. Penandatangan MOU program Green Office dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Timur. Foto 4. Bupati Sumba Timur, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Kepala PT. Taspen NTT, Kapolres Sumba Timur, Kapolres Sumba Timur, Kejari Sumba Timur bersama para undangan lainnya meninjau langsung lokasi pembuatan pupuk Kompos dan tanaman Naga yang merupakan bagian dari Program Green Office KPPN Waingapu.

Kegiatan sedaratan Sumba di Aula KPPN Waingapu ( 27/02/2017) dihadiri oleh Kapolres Sumba Timur, Sumba Barat, Kejari Sumba Timur, Wakajari sumba barat, Kepala PT. Taspen Cab. KUPANG, kadis tan, bri, bpd, ketua pengadilan negeri waingapu, waikabubak, seluruh kuasa pengguna anggaran satker penerima dipa dalam wilayah pembayaran KPPN Waingapu.

Penandatangan program green office bersama dinas pertanian, ketahanan pangan dan holtikultura kab. Sumba Timur sebagai wujud tindakan anti korupsi serta kesepakan terkait pemberkasan Taspen bagi ASN pada satker Sumba Timur serta peninjauan tanaman program green menjadi agenda penting dalam kegiatan yang berlangsung hikmah dan inpitatif ini. IS