IKLAN NATAL 2017

BRI WAINGAPU SALURKAN PKH NON TUNAI

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) sebagai penyalur bantuan sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) kini kembali harus sibuk. Betapa tidak, program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin, kaum lanjut usia dan penyandang disabilitas ini harus disalurkan hingga september 2017 nanti.

Kepala BRI Cabang Waingapu Dipo Satria Alam, ketika ditemui di ruang kerjanya pertengahan Agustus lalu menyampaikan bahwa benar saat ini BRI sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyaluran dana PKH secara non tunai kepada masyarakat. Setelah dua bulan sebelumnya BRI Cabang  Waingapu telah berhasil menyalurkan dana PKH sekitar 50 % dari total  11.899 Keluarga Penerima Manfaat( KPM ) di Kabupaten Sumba Timur. “ Kita sudah salurkan dana PKH mencapai 50 % atau sekitar 6.898 penerima, ” jelas Kepala BRI Cabang Waingapu. Untuk mempercepat penyaluran dana bansos kepada seluruh penerima di 22 kecamatan di Sumba Timur, BRI Waingapu juga menyiapkan 8 dan akan ditambah menjadi 22  tenaga penyalur yang siap bekerja sama dengan 47 operator pendamping PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur.  Bahkan pria muda yang menjabat pimpinan tertinggi BRI di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu ini juga menceritakan bagaimana timnya menyalurkan bansos ke pulau Salura sebagai pulau terluar Indonesia yang ada di Sumba Timur. Dengan perjalanan panjang dan mencekam serta harus menggunakan transportasi perahu kayu dengan malawan ombak setinggi 3 meter, tim BRI bersama dinsos berhasil menyalurkan dana di pulau kecil bagian selatan Sumba Timur itu. 

Perjalanan tim BRI bersama Dinsos ke Pulau Salura,
Sumba Timur

Adapun  sistem distribusinya ialah dengan sistem non tunai. Menggunakan transaksi non tunai bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada sistem transaksi perbankan dan agar bantuan tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. 102 agen BRILink membantu mencairkan dana PKH. Hemat biaya dan tenaga serta waktu bagi masyarakat ialah salah satu dari tujuan transaksi lewat agen BRILink di Kabupaten Sumba Timur. Bansos non tunai berupa Kartu Keluarga Sejhatera berupa kartu sejenis ATM ini menjadi sarana fleksibel untuk masyarakat dalam menikmati bantuan pemerintah di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia.    

Launching PKH Sumba Timur oleh Wakil Bupati
Sumba Timur

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, Ir. Pura Tanya ketika ditemui Borgol News di ruang kerjanya beberapa pekan lalu. Pura Tanya menjelaskan bahwa selama ini pengalaman yang dilihatnya dilapangan bahwa ketika bantuan tersebut dibayar secara tunai, maka besar kemungkinan bantuan tersebut tidak akan sampai bertahan lama dan peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. “ Ini bagus supaya masyarakat bisa menabung ” ungkap Pura Tanya yang pernah menjawab Award terkait penyaluran PKH se- Indonesia. Lanjutnya lagi, apabila masyarakat ingin mengambil atau menggunakan bantuan yang ada, maka diwajibkan agar mendapatkan ijin dan persetujuan dari dinas. Hal itu bertujuan agar pemerintah mengontrol pemanfaatan bantuan dana yang ada dan agar sesuai dengan apa yang sebenarnya diperuntukkan. “ Supaya pemerintah bisa kontrol untuk apa saja bantuan itu dipakai, ” ujarnya lagi. IS  

MULAI TAHUN 2017, KPPN WAINGAPU MELAYANI PENGURUSAN BERKAS TASPEN

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri ( TASPEN ) dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981.

Di Sumba Timur, pengurusan Taspen dirasa sulit, memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Hal itu disebabkan  karena lambatnya pengusulan berkas pensiun dari kantor tempat yang bersangkutan mengabdi. Kendala lain yang di temui dan menjadi tantangan besar dalam pengurusannya ialah waktu tempuh ke Kantor PT. Taspen yang hanya di Kota Kupang, ibukota propinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian diungkapkan Ndilu M ketika dimintai komentarnya terkait pengurusan berkas Taspen yang pernah dilakukannya. Pria berambut uban ini juga mengeluhkan betapa banyaknyawaktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan hak di hari tuanya.  “ Harusnya tidak begitu lama mengurus berkas Taspen  ” ungkapnya.  

Penyerahan MOU Kacab PT. Taspen Kupang kepada Kepala KPPN Waingapu

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Waingapu ( KPPN ) kini memberi solusi terbaik bagi seluruh calon peserta Taspen yang ada di daratan Sumba, lebih khususnya Bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu tercinta. Berpusat di Kantor KPPN Waingapu, seluruh pelayanan yang terkait dengan pengiriman berkas – berkas calon Taspen ke PT. Taspen Kupang bisa dilakukan di KPPN Waingapu. Hal itu di sampaikan Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena ketika ditemui Borgol News di kantornya beberapa hari lalu. “ pengurusan  dan pengiriman berkas Taspen ke PT. Taspen Kupang sekarang bisa di lakukan di KPPN Waingapu mulai tahun ini, ” ungkap Juwena sesaat setelah Penandatangan Memory Of Understanding ( MOU ) dengan PT Taspen Kupang.

Kacab PT. Taspen Kupang tanda tangan MOU dengan KPPN Waingapu disaksikan Bupati Sumba Timur

Pada waktu terpisah, Kepala Cabang PT. TASPEN ( Persero ) Cabang Kupang, Andi Purwadi menyampaikan gambaran umum Wilayah kerja TASPEN Cabang Kupang terdiri dari daerah kepulauan, 7 (tujuh) diantaranya berada di daratan Timor, 8 (Delapan) di daratan Flores, 4 (empat) di daratan Sumba, dan 4 (empat) lainnya di daratan Lembata, Alor, Sabu, serta Rote. Awal tahun 2016 wilayah kerja Taspen Cabang Kupang berubah menjadi 14 total wilayah kerja, sebab 9 Kabupaten yakni 8 (delapan) di daratan Flores dan Kabupaten Lembata sudah menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Cabang Ende. Sumba Timur menjadi perhatian serius karena jarak dan waktu pengurusan berkaspun diakui sebagai penyebab lambatnya pengurusan Taspen di wilayah ini. Mengantisipasi hal tersebut maka langkah yang harus dilakukan ialah mendekatkan pelayanan pemberkasan di Waingapu. Penandatangan MOU dengan KPPN Waingapu merupakan solusi terbaik yang diberikan oleh PT. Taspen kepada seluruh calon peserta Taspen yang ada di Waingapu.

Soleman Dj seorang kepala Sekolah yang juga adalah calon peserta Taspen menyambut baik niat baik dan bantuan yang diberi PT. Taspen melalui KPPN Waingapu. “ Terima kasih atas niat baik dan bantuan PT. Taspen melalui KPPN Waingapu, ” ungkapnya kepada Media ini ( 07/03/2017)  via telepon seluler.

ZONA INTEGRITAS DICANAGKAN DI KPPN WAINGAPU

Dalam rangka reformasi Birokrasi khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayan publik di Sumba, Direktorat Perbendaharaan Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara  ( KPPN ) Waingapu melaksanakan kegiatan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ). 

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Kepala KPPN Waingapu dalam sambutannya menyampaikan, KPPN Sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah yang mempunyai kewenangan menyalurkan dana APBN dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara bertekad menjadi Katalisator modernisasi dan reformasi birokrasi di wilayah Sumba. Wayan Juwena, demikian nama lengkap kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu juga sempat menjelaskan pengertian Zona Integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di akhirnya sambutannya, Wayan mengajak semua satuan kerja dan SKPD penerima dana APBN untuk bersama - sama melakukan pemerantasan korupsi sehingga satu rupiahpun uang yang dikeluarkan negara tidak ada yang di korupsi. " saya mengajak kita melakukan pemberantasan korupsi agar satu rupiahpun uang yang di keluarkan negara tidak dikorupsi," ajak pria paruh baya ini kepada semua tamu undangan yang hadir.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si

Bupati GBY Menandatangani komitmen anti Korupsi

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M. SI. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencanangan pembangunan Zona Integritas  yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Bupati Gidion menekankan bahwa zona integritas merupakan impian pemerintah daerah Sumba Timur. Selain itu, Bupati yang kini menjabat pada akhir periodenya ini juga menyatakan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) ini diharapkan menjadi Pemicu awal bagi tercapainya ketiga bentuk pencanangan tersebut. " Kita berharap apa yang dilakukan oleh KPPN Waingapu hari ini menjadi pemicu awal tercapainya ketiga bentuk pencanangan yang kita lakukan," harap Bupati GBY demikian saraan akrab bagi sang Bupati yang kini menjabat di periode terakhirnya.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTT, I Nengah Gradug

Turut hadir dalam kegiatan pencangan yang dikuti lebih dari 100 orang peserta ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, I Nengah Gradug, S.E, M.Si.I Nengah saat ditemui media ini menyampaikan betapa pentingnya kegiatan yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Ini juga membuktikan komitmen dan menekan tindakan anti korupsi, anti gratifikasi dan bebas korupsi. Pencangan yang dilakukan di 66 KPPN seluruh Indonesia, 3 diantaranya ada propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di dalamnya KPPN Waingapu. Ia berharap agar seluruh Satuan Kerja dan masyarakat turut menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu. “ Saya berharap agar seluruh satker dan masyarakat agar menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu, ” harap pria berdarah Bali ini.  

 Foto 1. Komitmen anti korupsi seluruh pejabat dan staf KPPN Waingapu. Foto 2. Komitmen Anti Korupsi oleh Mitra Kerja. 3. Penandatangan MOU program Green Office dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Timur. Foto 4. Bupati Sumba Timur, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Kepala PT. Taspen NTT, Kapolres Sumba Timur, Kapolres Sumba Timur, Kejari Sumba Timur bersama para undangan lainnya meninjau langsung lokasi pembuatan pupuk Kompos dan tanaman Naga yang merupakan bagian dari Program Green Office KPPN Waingapu.

Kegiatan sedaratan Sumba di Aula KPPN Waingapu ( 27/02/2017) dihadiri oleh Kapolres Sumba Timur, Sumba Barat, Kejari Sumba Timur, Wakajari sumba barat, Kepala PT. Taspen Cab. KUPANG, kadis tan, bri, bpd, ketua pengadilan negeri waingapu, waikabubak, seluruh kuasa pengguna anggaran satker penerima dipa dalam wilayah pembayaran KPPN Waingapu.

Penandatangan program green office bersama dinas pertanian, ketahanan pangan dan holtikultura kab. Sumba Timur sebagai wujud tindakan anti korupsi serta kesepakan terkait pemberkasan Taspen bagi ASN pada satker Sumba Timur serta peninjauan tanaman program green menjadi agenda penting dalam kegiatan yang berlangsung hikmah dan inpitatif ini. IS