Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) sebagai penyalur bantuan
sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) kini kembali harus sibuk. Betapa tidak,
program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin, kaum lanjut usia
dan penyandang disabilitas ini harus disalurkan hingga september 2017 nanti.
Kepala BRI Cabang Waingapu Dipo Satria Alam, ketika ditemui di
ruang kerjanya pertengahan Agustus lalu menyampaikan bahwa benar saat ini BRI
sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyaluran dana PKH
secara non tunai kepada masyarakat. Setelah dua bulan sebelumnya BRI Cabang Waingapu telah berhasil menyalurkan dana PKH sekitar
50 % dari total 11.899 Keluarga Penerima
Manfaat( KPM ) di Kabupaten Sumba Timur. “ Kita sudah salurkan dana PKH
mencapai 50 % atau sekitar 6.898 penerima, ” jelas Kepala BRI Cabang Waingapu.
Untuk mempercepat penyaluran dana bansos kepada seluruh penerima di 22
kecamatan di Sumba Timur, BRI Waingapu juga menyiapkan 8 dan akan ditambah
menjadi 22 tenaga penyalur yang siap
bekerja sama dengan 47 operator pendamping PKH dari Dinas Sosial Kabupaten
Sumba Timur. Bahkan pria muda yang
menjabat pimpinan tertinggi BRI di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu ini juga
menceritakan bagaimana timnya menyalurkan bansos ke pulau Salura sebagai pulau
terluar Indonesia yang ada di Sumba Timur. Dengan perjalanan panjang dan
mencekam serta harus menggunakan transportasi perahu kayu dengan malawan ombak
setinggi 3 meter, tim BRI bersama dinsos berhasil menyalurkan dana di pulau
kecil bagian selatan Sumba Timur itu.
 |
| Perjalanan tim BRI bersama Dinsos ke Pulau Salura, Sumba Timur |
Adapun
sistem distribusinya ialah dengan sistem non tunai. Menggunakan
transaksi non tunai bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada sistem
transaksi perbankan dan agar bantuan tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan di
bidang pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. 102 agen BRILink membantu
mencairkan dana PKH. Hemat biaya dan tenaga serta waktu bagi masyarakat ialah
salah satu dari tujuan transaksi lewat agen BRILink di Kabupaten Sumba Timur. Bansos
non tunai berupa Kartu Keluarga Sejhatera berupa kartu sejenis ATM ini menjadi
sarana fleksibel untuk masyarakat dalam menikmati bantuan pemerintah di bawah
Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 |
| Launching PKH Sumba Timur oleh Wakil Bupati Sumba Timur |
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Sumba Timur, Ir. Pura Tanya ketika ditemui Borgol News di ruang kerjanya
beberapa pekan lalu. Pura Tanya menjelaskan bahwa selama ini pengalaman yang
dilihatnya dilapangan bahwa ketika bantuan tersebut dibayar secara tunai, maka
besar kemungkinan bantuan tersebut tidak akan sampai bertahan lama dan
peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. “ Ini bagus
supaya masyarakat bisa menabung ” ungkap Pura Tanya yang pernah menjawab Award
terkait penyaluran PKH se- Indonesia. Lanjutnya lagi, apabila masyarakat ingin
mengambil atau menggunakan bantuan yang ada, maka diwajibkan agar mendapatkan
ijin dan persetujuan dari dinas. Hal itu bertujuan agar pemerintah mengontrol
pemanfaatan bantuan dana yang ada dan agar sesuai dengan apa yang sebenarnya diperuntukkan. “ Supaya pemerintah bisa kontrol untuk apa saja
bantuan itu dipakai, ” ujarnya lagi. IS
