BRI WAINGAPU SALURKAN PKH NON TUNAI

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) sebagai penyalur bantuan sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) kini kembali harus sibuk. Betapa tidak, program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin, kaum lanjut usia dan penyandang disabilitas ini harus disalurkan hingga september 2017 nanti.

Kepala BRI Cabang Waingapu Dipo Satria Alam, ketika ditemui di ruang kerjanya pertengahan Agustus lalu menyampaikan bahwa benar saat ini BRI sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyaluran dana PKH secara non tunai kepada masyarakat. Setelah dua bulan sebelumnya BRI Cabang  Waingapu telah berhasil menyalurkan dana PKH sekitar 50 % dari total  11.899 Keluarga Penerima Manfaat( KPM ) di Kabupaten Sumba Timur. “ Kita sudah salurkan dana PKH mencapai 50 % atau sekitar 6.898 penerima, ” jelas Kepala BRI Cabang Waingapu. Untuk mempercepat penyaluran dana bansos kepada seluruh penerima di 22 kecamatan di Sumba Timur, BRI Waingapu juga menyiapkan 8 dan akan ditambah menjadi 22  tenaga penyalur yang siap bekerja sama dengan 47 operator pendamping PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur.  Bahkan pria muda yang menjabat pimpinan tertinggi BRI di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu ini juga menceritakan bagaimana timnya menyalurkan bansos ke pulau Salura sebagai pulau terluar Indonesia yang ada di Sumba Timur. Dengan perjalanan panjang dan mencekam serta harus menggunakan transportasi perahu kayu dengan malawan ombak setinggi 3 meter, tim BRI bersama dinsos berhasil menyalurkan dana di pulau kecil bagian selatan Sumba Timur itu. 

Perjalanan tim BRI bersama Dinsos ke Pulau Salura,
Sumba Timur

Adapun  sistem distribusinya ialah dengan sistem non tunai. Menggunakan transaksi non tunai bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada sistem transaksi perbankan dan agar bantuan tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. 102 agen BRILink membantu mencairkan dana PKH. Hemat biaya dan tenaga serta waktu bagi masyarakat ialah salah satu dari tujuan transaksi lewat agen BRILink di Kabupaten Sumba Timur. Bansos non tunai berupa Kartu Keluarga Sejhatera berupa kartu sejenis ATM ini menjadi sarana fleksibel untuk masyarakat dalam menikmati bantuan pemerintah di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia.    

Launching PKH Sumba Timur oleh Wakil Bupati
Sumba Timur

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, Ir. Pura Tanya ketika ditemui Borgol News di ruang kerjanya beberapa pekan lalu. Pura Tanya menjelaskan bahwa selama ini pengalaman yang dilihatnya dilapangan bahwa ketika bantuan tersebut dibayar secara tunai, maka besar kemungkinan bantuan tersebut tidak akan sampai bertahan lama dan peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. “ Ini bagus supaya masyarakat bisa menabung ” ungkap Pura Tanya yang pernah menjawab Award terkait penyaluran PKH se- Indonesia. Lanjutnya lagi, apabila masyarakat ingin mengambil atau menggunakan bantuan yang ada, maka diwajibkan agar mendapatkan ijin dan persetujuan dari dinas. Hal itu bertujuan agar pemerintah mengontrol pemanfaatan bantuan dana yang ada dan agar sesuai dengan apa yang sebenarnya diperuntukkan. “ Supaya pemerintah bisa kontrol untuk apa saja bantuan itu dipakai, ” ujarnya lagi. IS  

MULAI TAHUN 2017, KPPN WAINGAPU MELAYANI PENGURUSAN BERKAS TASPEN

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri ( TASPEN ) dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981.

Di Sumba Timur, pengurusan Taspen dirasa sulit, memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Hal itu disebabkan  karena lambatnya pengusulan berkas pensiun dari kantor tempat yang bersangkutan mengabdi. Kendala lain yang di temui dan menjadi tantangan besar dalam pengurusannya ialah waktu tempuh ke Kantor PT. Taspen yang hanya di Kota Kupang, ibukota propinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian diungkapkan Ndilu M ketika dimintai komentarnya terkait pengurusan berkas Taspen yang pernah dilakukannya. Pria berambut uban ini juga mengeluhkan betapa banyaknyawaktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan hak di hari tuanya.  “ Harusnya tidak begitu lama mengurus berkas Taspen  ” ungkapnya.  

Penyerahan MOU Kacab PT. Taspen Kupang kepada Kepala KPPN Waingapu

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Waingapu ( KPPN ) kini memberi solusi terbaik bagi seluruh calon peserta Taspen yang ada di daratan Sumba, lebih khususnya Bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu tercinta. Berpusat di Kantor KPPN Waingapu, seluruh pelayanan yang terkait dengan pengiriman berkas – berkas calon Taspen ke PT. Taspen Kupang bisa dilakukan di KPPN Waingapu. Hal itu di sampaikan Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena ketika ditemui Borgol News di kantornya beberapa hari lalu. “ pengurusan  dan pengiriman berkas Taspen ke PT. Taspen Kupang sekarang bisa di lakukan di KPPN Waingapu mulai tahun ini, ” ungkap Juwena sesaat setelah Penandatangan Memory Of Understanding ( MOU ) dengan PT Taspen Kupang.

Kacab PT. Taspen Kupang tanda tangan MOU dengan KPPN Waingapu disaksikan Bupati Sumba Timur

Pada waktu terpisah, Kepala Cabang PT. TASPEN ( Persero ) Cabang Kupang, Andi Purwadi menyampaikan gambaran umum Wilayah kerja TASPEN Cabang Kupang terdiri dari daerah kepulauan, 7 (tujuh) diantaranya berada di daratan Timor, 8 (Delapan) di daratan Flores, 4 (empat) di daratan Sumba, dan 4 (empat) lainnya di daratan Lembata, Alor, Sabu, serta Rote. Awal tahun 2016 wilayah kerja Taspen Cabang Kupang berubah menjadi 14 total wilayah kerja, sebab 9 Kabupaten yakni 8 (delapan) di daratan Flores dan Kabupaten Lembata sudah menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Cabang Ende. Sumba Timur menjadi perhatian serius karena jarak dan waktu pengurusan berkaspun diakui sebagai penyebab lambatnya pengurusan Taspen di wilayah ini. Mengantisipasi hal tersebut maka langkah yang harus dilakukan ialah mendekatkan pelayanan pemberkasan di Waingapu. Penandatangan MOU dengan KPPN Waingapu merupakan solusi terbaik yang diberikan oleh PT. Taspen kepada seluruh calon peserta Taspen yang ada di Waingapu.

Soleman Dj seorang kepala Sekolah yang juga adalah calon peserta Taspen menyambut baik niat baik dan bantuan yang diberi PT. Taspen melalui KPPN Waingapu. “ Terima kasih atas niat baik dan bantuan PT. Taspen melalui KPPN Waingapu, ” ungkapnya kepada Media ini ( 07/03/2017)  via telepon seluler.

ZONA INTEGRITAS DICANAGKAN DI KPPN WAINGAPU

Dalam rangka reformasi Birokrasi khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayan publik di Sumba, Direktorat Perbendaharaan Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara  ( KPPN ) Waingapu melaksanakan kegiatan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ). 

Kepala KPPN Waingapu, Wayan Juwena

Kepala KPPN Waingapu dalam sambutannya menyampaikan, KPPN Sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah yang mempunyai kewenangan menyalurkan dana APBN dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara bertekad menjadi Katalisator modernisasi dan reformasi birokrasi di wilayah Sumba. Wayan Juwena, demikian nama lengkap kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Waingapu juga sempat menjelaskan pengertian Zona Integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di akhirnya sambutannya, Wayan mengajak semua satuan kerja dan SKPD penerima dana APBN untuk bersama - sama melakukan pemerantasan korupsi sehingga satu rupiahpun uang yang dikeluarkan negara tidak ada yang di korupsi. " saya mengajak kita melakukan pemberantasan korupsi agar satu rupiahpun uang yang di keluarkan negara tidak dikorupsi," ajak pria paruh baya ini kepada semua tamu undangan yang hadir.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si

Bupati GBY Menandatangani komitmen anti Korupsi

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M. SI. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencanangan pembangunan Zona Integritas  yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Bupati Gidion menekankan bahwa zona integritas merupakan impian pemerintah daerah Sumba Timur. Selain itu, Bupati yang kini menjabat pada akhir periodenya ini juga menyatakan pencanangan Zona Integritas ( ZI ), Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) ini diharapkan menjadi Pemicu awal bagi tercapainya ketiga bentuk pencanangan tersebut. " Kita berharap apa yang dilakukan oleh KPPN Waingapu hari ini menjadi pemicu awal tercapainya ketiga bentuk pencanangan yang kita lakukan," harap Bupati GBY demikian saraan akrab bagi sang Bupati yang kini menjabat di periode terakhirnya.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTT, I Nengah Gradug

Turut hadir dalam kegiatan pencangan yang dikuti lebih dari 100 orang peserta ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, I Nengah Gradug, S.E, M.Si.I Nengah saat ditemui media ini menyampaikan betapa pentingnya kegiatan yang dilaksanakan di KPPN Waingapu. Ini juga membuktikan komitmen dan menekan tindakan anti korupsi, anti gratifikasi dan bebas korupsi. Pencangan yang dilakukan di 66 KPPN seluruh Indonesia, 3 diantaranya ada propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di dalamnya KPPN Waingapu. Ia berharap agar seluruh Satuan Kerja dan masyarakat turut menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu. “ Saya berharap agar seluruh satker dan masyarakat agar menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Zona Integritas di KPPN Waingapu, ” harap pria berdarah Bali ini.  

 Foto 1. Komitmen anti korupsi seluruh pejabat dan staf KPPN Waingapu. Foto 2. Komitmen Anti Korupsi oleh Mitra Kerja. 3. Penandatangan MOU program Green Office dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Timur. Foto 4. Bupati Sumba Timur, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Kepala PT. Taspen NTT, Kapolres Sumba Timur, Kapolres Sumba Timur, Kejari Sumba Timur bersama para undangan lainnya meninjau langsung lokasi pembuatan pupuk Kompos dan tanaman Naga yang merupakan bagian dari Program Green Office KPPN Waingapu.

Kegiatan sedaratan Sumba di Aula KPPN Waingapu ( 27/02/2017) dihadiri oleh Kapolres Sumba Timur, Sumba Barat, Kejari Sumba Timur, Wakajari sumba barat, Kepala PT. Taspen Cab. KUPANG, kadis tan, bri, bpd, ketua pengadilan negeri waingapu, waikabubak, seluruh kuasa pengguna anggaran satker penerima dipa dalam wilayah pembayaran KPPN Waingapu.

Penandatangan program green office bersama dinas pertanian, ketahanan pangan dan holtikultura kab. Sumba Timur sebagai wujud tindakan anti korupsi serta kesepakan terkait pemberkasan Taspen bagi ASN pada satker Sumba Timur serta peninjauan tanaman program green menjadi agenda penting dalam kegiatan yang berlangsung hikmah dan inpitatif ini. IS

IKLAN NATAL

TANAH PUSKESMAS KAWANGU DI GUGAT, KAPUS HARAP DUKUNGAN WARGA PANDAWAI

Borgol News- Waingapu....Sengketa tanah kembali terjadi di lingkup instansi pemerintah daerah Sumba Timur. Lokasi Pusat Kesehatan Masyarakat  ( Puskesmas ) Kawangu, Kantor Kelurahan Kawangu serta TK Negeri Kawangu menjadi sasaran gugatan. Tanah yang sudah di gugat sekitar tahun 2011 ini kembali digugat Putra U N Pali ( Alm). U N Pali pada gugatannya yang lalu dinyatakan tidak memiliki bukti hukum yang cukup sehingga tanah lokasi sengketa tersebut di kembalikan ke pemerintah daerah untuk digunakan  Puskesmas, Kantor Kelurahan dan TK N Kawangu. Namun dalam perjalanan waktu, tanah tersebut kembali di gugat Putra UNP, Yohanes TJ.

Kepala Puskesmas Kawangu ketika ditemui media ini di ruang kerjanya beberapa pekan lalu menjelaskan bahwa pihaknya terus berharap agar Pemerintah Daerah bisa memenangkan gugatan tanah kurang lebih 7 hektar ini. Memiliki salah satu bukti berupa berkas putusan pengadilan negeri Waingapu terkait gugatan awal pada waktu lalu membuatnya terus berharap akan angin baik pada putusan nanti. Sidang yang sudah berjalan 5 kali ini membuat Kepala Puskesmas ( Kapus ) bernama lengkap Yohanes Lu Hadu S.Km ini mengharapkan dukungan moril masyarakat wilayah pelayanan Puskesmas. Hal itu disampaikan Mantan Kepala Puskesmas Waingapu ini karena keberadaan Puskesmas  Kawangu saat ini  sangat sangat dibutuhkan masyarakat dengan seluruh Kecamatan Pandawai. “ Keberadaannya di tengah pemukiman yang notabene adalah syarat dibangunnya sebuah Puskesmas menjadi hal yang penting, ” jelas Yohanes. Lagi lanjutnya bahwa selama lebih dari 40 tahun Pelayanan Puskesmas ini berjalan tentunya sudah dirasakan manfaat kehadiran fasilitasnya oleh seluruh masyarakat. Sangat disayangkan jika seandainya gugatan ini pada putusan nanti kalah dan pada akhirnya di gusur dan atau dipindahkan. Sangat disayangkan dalam pengertian akan adanya fasilitas kesehatan yang diduga jauh dari pemukiman warga. “ Kita berharap masyarakat mendukung pemerintah dalam gugatan ini, ” harapnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak penggugat belum bisa ditemui untuk di konfirmasi awak media ini.

RUMAH BERSALIN WAINGAPU BUTUH FASILITAS TAMBAHAN

Borgol News- Waingapu....Rumah bersalin di bawah naungan Puskesmas Waingapu, Sumba Timur, NTT sudah melayani lebih dari 200 ibu dan bayi dalam kurun 2 tahun terakhir ini kini menarik perhatian. Betapa tidak, Rumah bersalin yang tepatnya berada di jalan Cut Nyak Dien, Keluarahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, NTT ini sangat berdampak baik dan penuh manfaat untuk warga yang berdomisili di kecamatan dengan penduduk terbanyak di Sumba Timur.

Kepala Puskesmas Kota Waingapu drg. Ilmiyani Landudjama melalui bidan koordinator Puskesmas, Rosalia Weni, A.Md. Keb, ketika ditemui diruang kerjanya minggu lalu menyampaikan bahwa Lebih dari 200 ibu dan anak terlayani dengan baik pada dua tahun terakhir ini. Bahkan sekitar bulan Juni sampai desember tiap tahunnya jumlah ibu bersalin yang memanfaatkan sarana rumah bersalin ini melangit. Bahkan nyaris sekitar 30 sampai 40 ibu pada bulan tertentu ibu yang hendak bersalin memanfaatkan fasilitas rumah bersalin ini. Selain itu, bidan berkacamata itu  menuturkan kurangnya berbagai fasilitas yang dimiliki dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah bersalin yang ada. Tabung oksigen dan tempat tidur bersalin menjadi beberapa kendala dalam pelayanan selama ini. “ Kita kurang tabung oksigen dan tempat tidur bersalin, ” tuturnya. Hal itu juga ditambahkan bidan lainnya yang juga bertugas di rumah bersalin, Inef Bezaliel, A.Md, Keb. Salah satu masalah serius yang sangat terkesan terkait dengan kurangnya fasilitas di rumah bersalin ini ialah tempat tidur pasien sebelum, sedang dan sesudah bersalin.

Bidan dan meja bersalin yang nampak tak layak pakai lagi.

“ Kita pernah mengalami kewalahan dan juga merasa bersalah ketika beberapa waktu lalu ada pasien yang terjatuh dari tempat tidur dikarenakan kaki tempat tidurnya sudah patah, ” keluhnya. Beruntung pasien yang bersalin tersebut tidak mengalami hal buruk dikarenakan kaki tempat tidur yang digunakannya. “ Kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kesehatan Sumba Timur berkenan memperhatikan masalah ini, ” harapnya.

Sementara itu Yumiati R salah satu pasien yang berhasil ditemui media ini tatkala melakukan persalinan di rumah bersalin ini memuji perlakuan yang luar biasa dari petugas yang ada di rumah bersalin yang ada. “  Petugasnya luar biasa disini, semuanya ramah dan baik, ” ungkap ibu muda yang hendak melahirkan anak pertamanya.

Sampai saat ini Puskesmas yang dikepalai oleh dokter gigi ini memiliki 16 tenaga bidan yang bertugas secara silih berganti selama 24 jam di rumah bersalin ini.

DIREKTUR POLTEKES UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PEMDA DAN DPRD SUMBA TIMUR

Borgol News.....Kerja sama Pemerintah Daerah Sumba Timur dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang terjalin sangat baik dan lancar. Kerja dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi tenaga kesehatan di Sumba Timur di lakukan pemerintah demi tercapainya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Peningkatan SDM yang di lakukan terhadap para perawat dan bidan melalui Program khusus ( Progsus). Progsus ini di danai pemerintah daerah ini mengalihkan status pendidikan dari SPK  ke D3 dengan gelar Ahli Madya. Selain meningkatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peserta Program khusus yang berkuliah di kampus Poltekes Kemenkes Kupang Program Studi Keperawatan Waingapu ini menandakan wujud nyata perhatiam pemerintah terhadap pendidikan warganya sediri, secara khusus di bidang kesehatan. Hal itu di sampaikan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )Sumba Timur kepada media ini. Kepala BKD, Lu Pelindima, S.Sos menyampaikan bahwa wujud nyata perhatian pemerintah kepada warganya di bidang kesehatan dengan membiayai kelanjutan pendidikan warganya dan juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia mereka sendiri serta peningkatan pelayanan kepada warga Sumba Timur tercinta. “ Wujud nyata perhatian pemerintah kepada warganya di bidang kesehatan dengan membiayai kelanjutan pendidikan warganya dan juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia mereka sendiri serta peningkatan pelayanan kepada warga Sumba Timur tercinta, ” jelas Lu Pelindima.

Bantuan Pemerintah Daerah Sumba Timur di bidang kesehatan dengan menyekolahkan para tenaga medis dari SPK ke  D3 di sambut baik oleh Ditektur Politeknik Kesehatan Kemenkkes Kupang, Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si. Jefrin Sambara menyampaikan Ucapan terima kasih dan Aprisiasi kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang telah mempercayakan masyarakat Sumba Timur menikmati pendidikan di Poltekes Kemenkes Kupang Prodi Keparawatan Waingapu. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut karena pemerintah turut memberikan dukungan penuh kepada para peserta progsus. Dana untuk para peserta yang di nilainya begitu banyak adalah juga bentuk tanggung jawab pemerintah khususnya di bidang kesehatan. “ Apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut karena pemerintah turut memberikan dukungan penuh kepada para peserta progsus. Dana untuk para peserta yang di nilainya begitu banyak adalah juga bentuk tanggung jawab pemerintah khususnya di bidang kesehatan, ” kata Jefrin Sambara ketika di hubungi Media ini( 24/12/2014). Jefrin juga menyampaikan ucapakan terima kasihnya kepada pemda Sumba Timur  dan DPRD yang sudah menghibahkan tanah pemda untuk di manfaatkan sebagai membangun sarana pendidikan di bidang kesehatan di Sumba Timur.Jefrin berharap agar pemerintah terus memberikan dukungan dan perhatian terkait dengan adanya pendidikan jarak jauh yang akan di langsungkan dalam waktu dekat demi baiknya bidang kesehatan di Indonesia, NTT, khususnya Sumba Timur tercinta. ImanS